Sejarah pembentukan kabupaten

Sejarah pembentukan kabupaten

Menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178^[2]daerah ini menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Kendangan yaitu Onderafdeeling Batang Alai en Labooan Amas terdiri atas:

1. Distrik Batang Alai
2. Distrik Labuan Amas

Menurut sejarah bahwa timbulnya hasrat untuk membentuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagi daerah Barabai atas dasar:

1. Menyadari bahwa untuk majunya daerah Barabai harus diatur dan diurus oleh masyarakat Barabai sendiri.
2. Hinstorich resch telah menyatakan bahwa pada zaman penjajahan Belanda sudah ada Barabai Road yang mana pengurusan kepentingan daerah maupun pengurusan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada Barabai.
3. Syarat-syarat untuk berotonomi daerah bagi Barabai telah mencukupi.
4. Perjuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memakan waktu yang cukup panjang melalui prosedur yang cukup berliku-liku dan ruwet selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.

Tahapan untuk menuntut Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut melalui periode dimana tiap-tiap periode telah ditentukan langkah-langkah kerjanya, yaitu:

Periode Pelopor

Sebagai awal perjuangan periode pelopor pada tanggal 2-3 September 1953 para tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daeah otonom sendiri.
Dari pertengahan tahun 1953 sampai dengan 27 Maret 1954 atau selama kurang lebih 9 bulan, dimana pada periode ini para tokoh masyarakat membentuk suatu panitia dengan tugas berupaya semaksimal mungkin agar Kewedanan Barabai dijadikan Daerah Otonom yang berdiri sendiri yang dahulunya sebelum Perang Dunia II bernama Barabai Plaatslijke.
Pada periode ini tercatat orang-orang yang memberikan inisiatif amanat, yaitu:

• Bapak H. Ali Baderun T.
• Bapak Abidarda
• Bapak Abdul Muis Redhani
• Bapak H. Sibli Imansyah
• Bapak Surya Hadi Saputra
• Bapak A. Talib
• Bapak H. Mukeri

Setelah menerima amanat dari orang-orang tersebut dibentuklah Panitia Penuntut Sementara yang terdiri dari:

• Ketua: H. Salman
• Sekretaris: Osvia Arafiah
• Bendahara: Abdul Muis Redhani
• Pembantu: A. Zainie, JS, Taplih M., Faisal Amberie, Anang Ibrahim dan H. Syahrani Achmad

Selama kurun waktu 9 bulan itu Panitia Penuntut mengadakan pertemuan-pertemuan mencari/mengumpulkan data dan menemui semua tokoh-tokoh baik yang di Barabai maupun yang ada di Banjarmasin yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Kewedanan Barabai (K3B) Banjarmasin.
Dalam masa Periode Pelopor ini masih banya tokoh masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun semuanya bertekad pada waktu itu menuntut dibentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Periode Perencana

Sebuah keramaian pasar tradisional di Barabai (pada zaman pendudukan Belanda).

Pada tanggal 28 Maret 1954 berbagai hasil permusyawaratan telah dapat membentuk panitia yang terdiri atas:

• Partai Murba
• Partai Parindra
• Partai PNI

Panitia ini memiliki tugas sebagai pengundang pada rapat-rapat selanjutnya, yaitu pada tanggal 4 April 1954 bertempat di Kediaman Asisten Wedana Bapak Abdul Muis Redhani telah dilaksanakan pertemuan yang memutuskan bahwa panitia diberi nama Panitia Penuntutan Kabupaten Barabai dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

• Ketua: A. Zainie (NU)
• Wakil Ketua: Muchyar Usman (Masyumi)
• Sekretaris I: Hamli Guru (Parindra)
• Sekretaris II: Osvia Arafiah (SKI)
• Bendahara: Ali Baderun

Ditambah dengan anggota-anggota yang diambilkan seorang dari masing-masing Partai Politik dari Organisasi Massa yang ada dalam Kewedanan Barabai pada waktu itu.
Pada periode perencanaan ini telah dipelajari dan dibahas semua bahan yang ada dalam proses perjuangan untuk menuntut kabupaten. Dalam rapat yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, partai politik dan organisasi massa dalam Kewedanan Barabai, yaitu Kecamatan Barabai, Kecamatan Batang Alai dan Kecamatan Labuan Amas telah diambil suatu kesimpulan bahwa tuntutan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah waktunya diajukan kepada Pemerintah Pusat.